Jakarta, PilarbangsaNews
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan realisasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2025 sebesar 96,12 persen harus sejalan dengan kualitas fisik pekerjaan di lapangan serta tepat sasaran.
Penegasan itu ia sampaikan dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 bersama Menteri PKP Maruarar Sirait pada Selasa (10/2/2026).
Zigo menyatakan capaian serapan anggaran yang tinggi tidak boleh hanya berhenti pada angka administratif. Menurutnya, kualitas bangunan dan manfaat program bagi masyarakat harus menjadi tolok ukur utama.
“Realisasi anggaran 96,12 persen harus benar-benar sejalan dengan kualitas fisik di lapangan dan ketepatan sasaran program,” tegas Zigo dalam rapat tersebut.
Ia menekankan Komisi V DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap program perumahan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Memasuki Tahun Anggaran 2026, Zigo memastikan Komisi V DPR RI akan mengawal peningkatan anggaran Kementerian PKP menjadi Rp10,89 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung target 400.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menurut Zigo, lonjakan target itu membutuhkan dukungan sistem yang kuat dan koordinasi lintas sektor. Ia tidak ingin program BSPS terhambat persoalan birokrasi maupun kendala lahan.
“Kami akan terus mengawal agar target 400.000 unit BSPS dapat terlaksana tanpa hambatan birokrasi maupun kendala lahan,” ujarnya.
Selain pengawasan anggaran, Zigo juga mendesak percepatan pembangunan hunian bagi korban bencana. Ia meminta Kementerian PKP segera menyelesaikan berbagai persoalan status lahan pada aset-aset mangkrak.
Menurutnya, penyelesaian lahan menjadi kunci agar pembangunan tidak berlarut-larut.
Zigo menegaskan setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak. “Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Melalui pengawasan ketat Komisi V DPR RI, Zigo berharap program perumahan nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia. (Gilang)
