Pekanbaru, PilarbangsaNews
Indonesia kembali dihadapkan pada ancaman tahunan yang tak bisa dipandang sebelah mata yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau akan berlangsung dari April hingga September 2025.
Alarm bahaya pun telah berbunyi, menyusul terdeteksinya 144 titik panas di sejumlah wilayah, yang mana Riau menjadi daerah terdampak paling parah. Sedikitnya 80 hektare lahan di provinsi tersebut dilaporkan terbakar.
Enam provinsi kini dalam status siaga Dini diantaranya Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Pemerintah bergerak cepat dengan menyiapkan langkah mitigasi, mulai dari pembangunan embung, kanal air, hingga penyediaan sumber air alternatif. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga dijadwalkan mulai digelar awal Mei mendatang.
Kolaborasi Jadi Kunci
Dalam Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanganan Karhutla 2025 yang digelar di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Menkopolkam Budi Gunawan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor.
Ia memberikan apresiasi kepada Masyarakat Peduli Api (MPA), yang dinilai berperan besar dalam penurunan jumlah hotspot hingga 80 persen dibandingkan tahun lalu.
“Capaian ini adalah buah dari kerja keras kolektif. Namun kita tidak boleh lengah. Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga menyangkut martabat Indonesia di mata dunia,” tegas Menkopolkam.
Ia menyampaikan dua pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto antara lain yakni apresiasi atas keberhasilan menekan titik api, serta peringatan agar keberhasilan itu tidak menumpulkan kewaspadaan.
Perkuat Penegakan Hukum
Pemerintah juga telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung oleh Kemenkopolkam.
Langkah ini diambil untuk menjamin respons cepat dan terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, BNPB, serta pelaku usaha di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.
“Penegakan hukum tak boleh kendur. Siapa pun yang terbukti lalai atau melanggar akan ditindak tegas,” ujar Budi.
Apel kesiapsiagaan dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Suharyanto, serta kepala daerah dari Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sebanyak 20 provinsi lainnya turut mengikuti secara daring.
Acara diawali dengan penghormatan pasukan, pengibaran bendera Merah Putih, dan pemeriksaan pasukan oleh Menkopolhukam dan jajaran.
Untuk diketahui, musim kemarau adalah ujian, bukan hanya bagi alam, tapi juga bagi ketangguhan bangsa dalam menjaga bumi dan masa depan.
Ketika bara api mengancam, kolaborasi dan kesadaran publik menjadi tameng terbaik untuk menyelamatkan negeri. (Mirza)
