Padang, PilarbangsaNews
Peradaban di Ranah Minang semakin kedepan makin tergerus hampir di semua sektor. Sebut saja, bagaimana tindakan kekerasan bahkan sampai pembunuhan dengan mutilasi viral, juga penjarah tambang ilegal, penertiban pedagang Kelok Sembilan, hingga penertiban kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Lembah Anai.
Pemerintah tidak tinggal diam, operasi penertiban dan pembongkaran spot destinasi di Lembah Anai dilakukan Kementerian Kehutanan lewat BKSDA untuk menjaga keasrian kawasan eksotik Lembah Anai.
Pemerintah bertindak untuk mengantisipasi bencana kedepan, mitigasi tegas dilakukan, cuan hanya sesaat tapi derita dan nestapanya pasti berkepanjangan.
Dikutip dari akun resmi Kementerian Kehutanan menggambarkan penutupan aktivitas ilegal di TWA Mega Mendung Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. TWA Lembah Anai selama ini digunakan untuk kegiatan illegal mulai dari kolam pemandian, tempat usaha rumah makan hingga hotel.
“Proses penertiban sempat memanas lantaran mendapat penolakan dari warga dan pemilik usaha. Namun, kedua pihak akhirnya sepakat melakukan pembicaraan lebih lanjut,” ujar akun media ssosial Kementerian Kehutanan.
Kalangan pegiat pariwisata, penyelamat lingkungan dan kaum humaniter di Sumbar pun satu suara, mereka mengatakan untuk nyawa dan lingkungan, pemerintah atau Kementerian Kehutanan harus tidak ada toleransi dan negoisasi.
‘Sikat saja, kalau itu ilegal dan kawasan itu peruntukannya jelas, jangan ada negoisasi dan toleransi, ikut aturan atau sikat,” ujar pecinta lingkungan Gilang, Jumat (27/6/2025).
Sedangkan Ketua PJKIP Sumbar Almudazir menyatakan tindakan penertiban dan pembongkaran serta pelarangan di Mega Mendung Lembah Anai merupakan tindakan yang telah memenuhi keterbukaan informasi publik.
“Pemerintah telah melakukan tindakan persuasif sebelum melalukan represif terhadap kawasan itu. Operasi penertiban kawasan itu kemarin adalah fakta dari sikap tegas pemerintah untuk antisipasi jatuhnya korban jiwa dan kerugian materil lebih besar dari keuntungan sesaat yang dinikmati oleh pengelolanya,” ujar Almudazir.
Sekali lagi, peradaban minang kedepan harus diretas kembali dan menjadi kebudayaan untuk selamatkan lingkungan dan manusia.
“Pemerintah harus tegas, jangan ada ruang negoisasi dan toleransi dalam menegakan aturan, jika komit dan konsisten, cepat atau lambat peradaban baru akan tersemai di ranah Sumbar ini,” ujar Almudazir. (Gilang)
