Jakarta, PilarbangsaNews
Mantan wartawan sekaligus aktivis perempuan, Imelda Sari, mendesak pemerintah dan DPR RI mempercepat revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Desakan ini menyusul maraknya kasus perundungan terhadap anak di ruang digital yang dinilai membutuhkan perlindungan hukum lebih kuat.
Imelda menilai, perundungan terhadap anak melalui berbagai platform media sosial telah menimbulkan dampak serius bagi korban dan keluarga. Ia mengingatkan agar kasus semacam ini tidak terus berulang tanpa adanya penguatan regulasi dan penegakan hukum.
Sorotan tersebut kembali mengemuka setelah anak Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjadi sasaran perundungan di media sosial. Dalam sejumlah unggahan yang beredar, Dasco mengungkapkan curahan hati anaknya yang mempertanyakan alasan dirinya menjadi sasaran perundungan.
“Salah aku apa, Pak,” demikian ungkapan yang disampaikan Dasco terkait perasaan anaknya.
Menanggapi kasus tersebut, Imelda menegaskan bahwa perundungan terhadap anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, termasuk ketika beraktivitas di ruang digital.
“Kita mendukung percepatan revisi UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama terkait perundungan terhadap anak Indonesia di media sosial. Hukum harus memiliki keberanian untuk melindungi anak. Jangan sampai penegakannya justru tumpul,” ujar Imelda Sari, Minggu (22/11/2026).
Ia mengatakan, revisi regulasi perlu secara khusus mengatur perlindungan anak dari kekerasan dan perundungan di ruang digital. Penguatan aturan tersebut dinilai penting agar korban memperoleh perlindungan, sementara pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Imelda juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan anak di dunia maya. Ia mengingatkan, siapa pun bisa menjadi korban perundungan digital, tanpa memandang latar belakang keluarga.
“Ayo selamatkan anak Indonesia. Jangan biarkan anak-anak bangsa yang masih di bawah umur, yakni di bawah 18 tahun menurut ketentuan undang-undang, menjadi korban perundungan di media sosial. Hari ini anak Pak Dasco, besok bisa saja anak saya, anak Anda, atau anak bangsa lainnya,” katanya.
Menurut Imelda, pembaruan regulasi juga perlu diarahkan pada penguatan mekanisme perlindungan anak di ruang siber, termasuk percepatan penanganan dan penghapusan konten perundungan yang tersebar di platform digital.
Ia mencontohkan praktik pengaturan keselamatan ruang digital seperti Online Safety Act yang dapat menjadi salah satu referensi dalam membangun sistem perlindungan lebih responsif terhadap konten berbahaya.
“Saya mendukung agar perubahan undang-undang terkait perlindungan anak ini dipercepat. Ini suara seorang ibu. Apalagi kita baru saja memperingati Hari Anak Internasional pada 20 November lalu. Jangan sampai anak-anak Indonesia kehilangan rasa aman, bahkan ketika berada di ruang digital,” tutup Imelda. (Gilang)
