Web Hosting
Web Hosting
Berita

Gubernur Mahyeldi Dukung Rencana Pembentukan Regulasi Obligasi Daerah

blank
×

Gubernur Mahyeldi Dukung Rencana Pembentukan Regulasi Obligasi Daerah

Sebarkan artikel ini
blank

Jakarta, PilarbangsaNews

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan regulasi tentang obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Instrumen tersebut dinilainya dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh sumber pendanaan alternatif melalui investasi publik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan konvensional.

 

 

Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat menghadiri Sarasehan Nasional dan Penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar MPR RI di Gedung Nusantara 4, Kompleks MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

 

Sarasehan nasional yang mengangkat tema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” tersebut juga dirangkai dengan penyerahan naskah akademik RUU Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya mendorong penyusunan regulasi terkait instrumen pembiayaan tersebut.

 

Menurut Mahyeldi, pemerintah daerah membutuhkan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal dan besarnya kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.

 

“Kita menyambut baik rencana pengaturan obligasi daerah ini. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah daerah memiliki alternatif untuk memperoleh pembiayaan pembangunan melalui investasi, sehingga tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan yang selama ini tersedia,” ujar Mahyeldi.

 

Ia menilai, keberadaan obligasi daerah berpotensi menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan berbagai program prioritas daerah, sepanjang dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, tata kelola yang baik, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

 

“Yang terpenting, instrumen ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan terukur. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembiayaan yang diperoleh benar-benar diarahkan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

 

Mahyeldi juga berharap, melalui sarasehan nasional tersebut, Pemprov Sumbar dapat memperoleh wawasan dan perspektif baru mengenai peluang, mekanisme, serta berbagai aspek yang perlu dipersiapkan dalam pemanfaatan obligasi daerah.

 

“Kita perlu terus membuka diri terhadap berbagai inovasi pembiayaan daerah. Namun, setiap alternatif yang dikembangkan harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

 

Ia berharap, pembahasan RUU Obligasi Daerah dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber pembiayaan secara inovatif dan bertanggung jawab.

 

Turut mendampingi Gubernur Mahyeldi dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumbar, Fauzan Zainon. (Adpsb)

 

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

 

blank

blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

 

blank

blank