Jakarta, PilarbangsaNews
Mantan Menteri Perdagangan periode 2020–2022, Muhammad Lutfi, secara terbuka menyampaikan pandangannya agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai pendamping dalam menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Pandangan tersebut disampaikan Lutfi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @m.lutfi, Selasa (17/11/2026). Ia menilai Dasco memiliki sejumlah kapasitas yang dibutuhkan untuk mengawal pemerintahan, terutama ketika Indonesia memasuki paruh kedua kepemimpinan Prabowo di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Lutfi, Presiden Prabowo membutuhkan sosok pendamping yang sudah memahami arah kebijakan dan dinamika pemerintahan sejak awal. Dengan demikian, pelaksanaan agenda pembangunan tidak kehilangan momentum karena proses adaptasi figur baru.
Berbekal pengalaman panjang di pemerintahan dan diplomasi, Lutfi menilai stabilitas negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya visi seorang pemimpin, tetapi juga kemampuan sosok pendamping dalam menjaga komunikasi lintas lembaga dan memastikan kebijakan berjalan selaras.
Kapasitas tersebut, menurut Lutfi, terlihat pada sosok Sufmi Dasco Ahmad. Dalam unggahannya, Lutfi menguraikan lima kriteria utama yang dibutuhkan untuk mendampingi Presiden Prabowo.
Pertama, sosok yang telah terlibat dalam pemerintahan sejak babak pertama dan memiliki loyalitas teruji. Kedua, berada pada usia yang masih sangat produktif. Ketiga, mempunyai tiga kecepatan sekaligus, yakni kecepatan berpikir, merespons, dan bertindak.
Keempat, merupakan figur sipil yang dapat menjadi penyeimbang kepemimpinan Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer. Kelima, tidak menjadi tantangan politik pada 2029, sehingga Presiden tetap memiliki keleluasaan menentukan pilihan politik maupun merangkul partai koalisi lainnya.
Setelah mencermati kelima kriteria tersebut, Lutfi menyebut hanya satu nama yang menurut penilaiannya memenuhi persyaratan itu, yakni Sufmi Dasco Ahmad.
Ia menggambarkan peran pendamping presiden layaknya chief of staff yang bertugas mengawal janji-janji kepada rakyat. Posisi tersebut, menurut Lutfi, membutuhkan kemampuan membangun jejaring komunikasi yang luas untuk menjembatani berbagai kepentingan.
Lutfi juga menyoroti sejumlah peran Dasco dalam merespons persoalan nasional. Salah satunya ketika pasar modal Indonesia mengalami tekanan hingga terjadi penghentian sementara perdagangan atau trading halt pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menurut Lutfi, Dasco bergerak cepat dengan turun langsung ke Bursa Efek Indonesia bersama pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Danantara untuk mendorong langkah pemulihan pasar modal.
Ia juga menyinggung keterlibatan Dasco dalam mengawal pembentukan landasan hukum bagi Danantara di parlemen, terutama untuk mendukung investasi dan menjaga agenda hilirisasi sumber daya mineral Indonesia.
Selain itu, Lutfi menilai jaringan komunikasi Dasco turut berperan dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan, mulai dari dinamika demonstrasi hingga sengketa antardaerah.
Pengalaman Dasco dalam menjembatani komunikasi dan menyelesaikan persoalan lintas sektor itulah yang menjadi salah satu pertimbangan Lutfi dalam menyampaikan pandangannya.
“Negara membutuhkan pendamping kerja yang sudah langsung memahami medan sejak hari pertama agar fokus pembangunan tidak kehilangan momentum,” tulis Lutfi.
Lutfi kemudian secara terbuka menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo agar mempertimbangkan Dasco sebagai kepala staf, pendamping, sekaligus wakil presiden.
Ia menegaskan, pandangan tersebut disampaikan tanpa kepentingan pribadi. Lutfi menyebut dirinya berbicara berdasarkan pengalaman profesional sebagai mantan Kepala BKPM, diplomat yang dua kali menjabat duta besar, serta Menteri Perdagangan di bawah dua presiden berbeda.
“Dari hati terdalam saya dan rasa hormat tertinggi, izinkan saya sebagai rakyat Indonesia untuk memohon dan mengetuk hati secara langsung ke hadapan yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Lutfi, harapan yang ingin disampaikan semata-mata untuk mendukung keberhasilan Presiden Prabowo, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan bangsa Indonesia.
Dasco Minta Hormati Kewenangan Konstitusional Presiden
Sebelum pandangan Muhammad Lutfi tersebut menjadi perhatian publik, Sufmi Dasco Ahmad pada hari yang sama telah menyampaikan tanggapannya mengenai banyaknya dukungan yang mengusulkan dirinya sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Ditemui seusai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), Dasco meminta seluruh pihak menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo dalam menentukan calon wakil presiden yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
“Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui undang-undang, bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR,” ujar Dasco.
Ia juga menyebut sejumlah nama kader Partai Gerindra yang turut mencuat dalam pembicaraan bursa calon wakil presiden, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
“Ya, nama-nama yang mencuat itu kan kader-kader terbaik di Partai Gerindra. Ada Pak Sugiono, ada Pak Muzani. Namun itu tadi, saya sampaikan bahwa mari kita hormati hak Presiden,” katanya.
Dukungan terhadap Dasco sebelumnya juga disuarakan sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra dari berbagai wilayah, termasuk Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Jawa Timur, Bali hingga Sulawesi Utara.
Dorongan serupa turut berkembang dari sejumlah partai politik, di antaranya Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta kalangan akademisi, mahasiswa dan organisasi buruh.
Sementara itu, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang mengalami kekosongan diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.
Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti Gibran dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026. Presiden Prabowo memiliki batas waktu paling lambat 25 November 2026 untuk menyampaikan dua nama calon kepada MPR.
Dengan munculnya pandangan Muhammad Lutfi, nama Sufmi Dasco Ahmad kembali mendapat sorotan dalam dinamika pengisian jabatan wakil presiden. Meski demikian, usulan dan dukungan dari berbagai kalangan tetap menjadi aspirasi publik, sementara keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR berada dalam kewenangan Presiden sesuai ketentuan konstitusi. (Gilang)
