Lubuk Sikaping, PilarbangsaNews
Pemerintah Kabupaten Pasaman terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah sulit dijangkau. Pemerataan pelayanan keluarga berencana (KB), peningkatan edukasi kesehatan reproduksi, serta percepatan pencegahan stunting menjadi bagian penting dari strategi pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Pasaman, Welly Suhery, dalam kegiatan Intensifikasi Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus Tahun 2026, yang dirangkaikan dengan kunjungan kerja Deputi Bidang Pengembangan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Drs. Wahidin, di RS Pratama, Kecamatan Padang Gelugur, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati Welly menegaskan bahwa keterbatasan geografis dan akses transportasi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan keluarga. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki tanggung jawab memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di kawasan khusus dan terpencil, memperoleh pelayanan KB yang aman, berkualitas, dan mudah diakses.
“Pemkab Pasaman memastikan wilayah yang sulit dijangkau tetap memperoleh informasi dan layanan KB yang aman dan berkualitas,” tegas Bupati Welly.
Menurutnya, program keluarga berencana bukan semata-mata berkaitan dengan pengaturan jumlah kelahiran, tetapi juga menyangkut perencanaan kehidupan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerataan pelayanan harus dibarengi dengan edukasi yang berkelanjutan. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, pemenuhan gizi keluarga, serta pentingnya pendampingan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia tumbuh kembang.
Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, Pemkab Pasaman terus mendorong keterpaduan seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga lini lapangan, organisasi profesi, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), hingga partisipasi aktif masyarakat.
Bupati menilai, keberhasilan program KB dan pembangunan keluarga tidak dapat hanya dibebankan kepada satu instansi. Diperlukan kerja sama lintas sektor agar pelayanan benar-benar hadir di tengah masyarakat, terutama bagi kelompok sasaran yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
“Pemkab terus mendorong keterpaduan peran perangkat daerah, fasilitas layanan kesehatan, tenaga lini lapangan, organisasi profesi, TP PKK, dan masyarakat agar pelayanan dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Welly juga berharap adanya penguatan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kemendukbangga/BKKBN. Dukungan itu antara lain berupa perluasan pelayanan KB di wilayah khusus, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, penambahan serta penguatan tenaga penyuluh, hingga pendampingan teknis bagi petugas di lapangan.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat strategis untuk mempercepat pemerataan pelayanan sekaligus memastikan program pembangunan keluarga berjalan secara berkelanjutan.
Pencegahan Stunting Menjadi Prioritas Pembangunan SDM
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, Drs. Wahidin, menekankan bahwa pencegahan stunting harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Persoalan stunting tidak hanya menyangkut pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan, produktivitas, dan kualitas generasi masa depan.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan berbagai program pembangunan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas manusia Indonesia.
“Ujung dari seluruh program ini adalah pembangunan sumber daya manusia. Pencegahan stunting menjadi kunci utama dalam mempersiapkan kualitas SDM ke depan,” kata Wahidin.
Menurut Wahidin, pencegahan stunting membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan tidak bisa dilakukan secara parsial. Program pembangunan keluarga, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, serta pendampingan keluarga harus berjalan secara terpadu.
Perhatian terhadap kesehatan ibu sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, hingga periode awal kehidupan anak menjadi bagian penting dalam memutus risiko terjadinya stunting.
Karena itu, ia mendorong seluruh jajaran terkait agar memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia yang bertugas menjalankan program pengendalian penduduk serta keluarga berencana di daerah.
Dalam arahannya, Wahidin juga menyoroti pentingnya dukungan tenaga profesional di lingkungan instansi terkait, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB). Salah satu kebutuhan yang disinggung adalah keberadaan tenaga apoteker guna mendukung pengelolaan kebutuhan obat dan pelayanan yang berkaitan dengan program keluarga berencana.
Ketersediaan tenaga profesional tersebut diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pelayanan, menjamin pengelolaan kebutuhan obat secara lebih baik, serta mendukung efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Kunjungan kerja Deputi Kemendukbangga/BKKBN tersebut menjadi momentum penting bagi Kabupaten Pasaman untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Pasaman diharapkan semakin mampu menghadirkan pelayanan keluarga berencana secara merata, memperkuat ketahanan keluarga, serta mengoptimalkan langkah pencegahan stunting.
Bagi Bupati Welly Suhery, pembangunan keluarga yang sehat dan berkualitas harus dimulai dari pemerataan pelayanan. Sebab, masa depan generasi Pasaman tidak hanya ditentukan oleh kemajuan pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga di seluruh wilayah. (Zul)
