Jakarta, PilarbangsaNews
Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, menyoroti dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal dan pembalakan liar di kawasan hutan.
Dia mempertanyakan bagaimana alat-alat berat yang beroperasi di kawasan tersebut memperoleh pasokan bahan bakar.
Sorotan itu disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, ia turut memutar dua video yang berasal dari salah seorang pengguna media sosial.
Video tersebut memperlihatkan tumpukan jeriken BBM dalam jumlah banyak di kawasan hutan.
Bahan bakar yang tersimpan di dalam jeriken itu diduga merupakan Solar yang digunakan untuk mengoperasikan ekskavator.
Rahmat menilai keberadaan BBM di kawasan hutan perlu mendapat perhatian, terutama jika pasokan tersebut digunakan untuk menunjang aktivitas pertambangan ilegal maupun pembalakan liar.
Ia kemudian menyoroti keberadaan sekitar 60 unit ekskavator di salah satu kabupaten yang beroperasi di kawasan hutan.
Menurutnya, aktivitas alat berat tersebut membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar. “Mesin-mesin alat berat itu tidak akan mungkin beroperasi kalau mereka tidak mempunyai BBM. Hutan tidak akan rusak kalau hanya dibabat dengan parang biasa. Tetapi begitu dibabat dengan ekskavator, mesin-mesin besar dioperasionalkan, itulah yang merusak hutan,” kata Rahmat.
Anggota DPR RI Fraksi PKS itu mempertanyakan pengawasan distribusi BBM apabila bahan bakar dapat sampai kepada pihak-pihak yang diduga menjalankan aktivitas penambangan dan pembalakan liar.
Ia menilai, penyaluran BBM kepada pihak yang tidak tepat dapat membuka ruang bagi kegiatan ilegal yang membutuhkan dukungan energi dalam skala besar.
“Di mana letak kesalahannya? Persoalan ini ada ketika distribusi dan penyaluran BBM bermasalah, kemudian dijual kepada orang yang tidak tepat,” ujarnya.
Rahmat juga mengingatkan, persoalan tersebut memiliki dampak lebih luas karena kerusakan hutan dapat mengancam kehidupan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan rawan bencana.
Selain itu, Rahmat mengaitkan aktivitas pembukaan hutan di wilayah hulu sungai dengan bencana banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember lalu.
Dalam pemaparannya, Rahmat menyebut bencana tersebut menyebabkan 1.053 orang meninggal dunia dalam satu malam.
Selain itu, hampir 60.000 rumah rusak dan jumlah pengungsi mencapai hampir enam juta orang.
Menurutnya, kawasan hulu sungai di sejumlah wilayah mengalami aktivitas penebangan liar dan pembukaan hutan.
Penggunaan alat berat untuk pembalakan maupun penambangan ilegal, kata dia, memperbesar risiko kerusakan lingkungan.
Karena itu, Rahmat meminta Pertamina memperhatikan secara serius rantai distribusi BBM, termasuk memastikan penyalurannya tidak dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ilegal.
Dia menegaskan, pengawasan distribusi bahan bakar bukan sekadar persoalan tata kelola perusahaan, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. (Gilang)
