Oleh: Dr. Anton Permana (Tanhana Dharma Mangruva Institute)
Dinamika geopolitik global kembali menarik perhatian setelah munculnya wacana Komite Pertahanan Kolektif atau Pakta Makkah yang melibatkan Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan. Ditengah meningkatnya ketegangan regional, Indonesia bersama Turki, Pakistan, dan Qatar disebut membentuk Aliansi Pertahanan Badr melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Doha, Qatar, pada 21 Oktober 2026.
Aliansi Badr disebut bukan Pakta Pertahanan Kolektif seperti NATO yang mewajibkan keterlibatan bersama apabila salah satu anggotanya diserang. Kerja sama ini lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas militer, industri pertahanan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Namun, kemunculannya ditengah persaingan kekuatan global menimbulkan pertanyaan strategis: apa kepentingan yang mempertemukan keempat negara, dan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkannya untuk memperkuat kedaulatan pertahanan nasional?
Setidaknya, terdapat delapan aspek yang perlu dicermati.
1. Kesamaan Historis, Kultural, dan Kepentingan Strategis
Turki, Pakistan, Qatar, dan Indonesia memiliki kedekatan historis serta hubungan dengan dunia Islam. Kesamaan tersebut dapat menjadi modal diplomasi untuk membangun kepercayaan, meskipun kepentingan nasional masing-masing tetap berbeda.
Nilai strategis Aliansi Badr terletak pada kemampuannya menerjemahkan kedekatan tersebut menjadi kerja sama konkret, mulai dari pendidikan militer, pertukaran tenaga ahli, riset teknologi, hingga produksi alutsista bersama.
Dengan demikian, kesamaan kultural menjadi pengikat, sedangkan kepentingan nasional menjadi fondasi utama keberlanjutan aliansi.
2. Persepsi Ancaman dan Kebutuhan Memperkuat Daya Tangkal
Keempat negara memiliki tantangan keamanan yang berbeda. Turki menghadapi persoalan keamanan terkait kelompok bersenjata Kurdi dan konflik kawasan. Pakistan berhadapan dengan persaingan strategis dengan India, sementara Qatar harus memperhitungkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
Indonesia memiliki tantangan berupa pengamanan wilayah kepulauan, kedaulatan maritim, perbatasan, jalur perdagangan, dan modernisasi alutsista.
Keberadaan Five Power Defence Arrangements (FPDA), yang melibatkan Singapura, Malaysia, Australia, Selandia Baru, dan Inggris, juga menjadi bagian dari arsitektur keamanan regional yang perlu diperhitungkan Indonesia. Namun, keberadaan FPDA tidak otomatis berarti negara-negara anggotanya mengepung atau memusuhi Indonesia.
Dalam konteks ini, Aliansi Badr dapat menjadi sarana memperluas pilihan kerja sama pertahanan dan memperkuat daya tangkal Indonesia, tanpa harus terjebak dalam politik konfrontasi.
3. Turki: Kekuatan Teknologi dan Industri Pertahanan
Ada semacam hubungan simbiosis mutualisme strategis dari kerjasama Aliansi Badr ini yang saling melengkapi. Seperti dalam hal bidang Mahzab teknologi militer. Turki adalah salah satu negara terkuat (penyangga) aliansi NATO di Eropah, yang sekarang sudah menjelma menjadi salah satu negara produsen senjata 10 terbesar di dunia. Bahkan saat ini Turki adalah produsen Pesawat F16 terbanyak di dunia dan Rajanya Alutsista tempur Drone berbobot raksasa di dunia pasca battle proven dalam perang di Suriah dan Ukraina.
Turki merupakan salah satu negara dengan industri pertahanan yang berkembang pesat, mencakup drone, kendaraan tempur, kapal perang, rudal, dan sistem elektronik militer. Bagi Indonesia, Turki berpotensi menjadi mitra dalam pengembangan teknologi, produksi bersama, pemeliharaan alutsista, serta peningkatan kemampuan riset dan rekayasa.
Keuntungan strategisnya bukan sekadar memperoleh persenjataan modern, melainkan membangun kemampuan untuk memproduksi dan memelihara alutsista secara mandiri.
Namun, transfer teknologi harus diperjuangkan melalui perjanjian yang jelas. MoU saja tidak menjamin Indonesia memperoleh teknologi inti atau hak produksi yang dibutuhkan.
4. Pakistan: Pengalaman Strategis dan Kolaborasi Teknologi Militer
Selanjutnya Pakistan. Salah satu negara yang mempunyai senjata berhulu ledak nuklir yang paling ditakuti dunia. Pakistan dalam dunia industri militer juga sudah mampu membuat Pesawat tempur sendiri seperti JF17 Thunder yang dalam perang singkat dengan India tahun lalu mampu merontok kan Rafale nya India. Dan sesama kita ketahui, secara mahzab persenjataan Pakistan saat ini berkiblat dan berkolaborasi langsung dengan China.
Pengalaman tersebut relevan bagi Indonesia dalam membangun industri pertahanan melalui kemitraan teknologi, peningkatan kompetensi tenaga ahli, dan pengembangan kemampuan produksi nasional.
Kedekatan pertahanan Pakistan dengan China juga memberikan perspektif tambahan mengenai pengembangan sistem persenjataan. Namun, keterlibatan Pakistan dalam Aliansi Badr tidak otomatis membuka akses Indonesia terhadap teknologi China.
Bagi Indonesia, nilai utama kerja sama ini adalah memperluas pilihan mitra dan mempelajari model pengembangan industri pertahanan tanpa meninggalkan politik luar negeri bebas dan aktif.
5. Qatar: Raksasa Ekonomi dan Potensi Pemodal Industri Pertahanan
Meskipun wilayah dan jumlah penduduknya relatif kecil, sekitar 4 juta jiwa, Qatar adalah Raksasa Ekonomi dengan GDP dan PDRB terbesar di dunia yang ditopang sumber daya gas alam dan pendapatan energi.
Ditengah risiko eskalasi konflik Timur Tengah, Qatar berkepentingan memperkuat kemampuan pertahanannya. Dalam Aliansi Badr, Qatar berpotensi menjadi sumber pembiayaan bagi riset, pengembangan teknologi, dan produksi bersama alutsista.
Disinilah muncul peluang sinergi strategis: Turki menyumbangkan kemampuan teknologi dan industri, Pakistan menawarkan pengalaman pengembangan persenjataan, sedangkan Qatar berpotensi mendukung pembiayaan.
Bagi Indonesia, kombinasi tersebut menarik karena dapat membuka peluang investasi pertahanan yang tidak hanya berorientasi pada pembelian produk jadi, tetapi juga pada pengembangan industri nasional.
Namun, potensi Qatar sebagai pemodal besar tetap bergantung pada kesepakatan investasi, kelayakan proyek, pembagian risiko, dan manfaat bagi setiap negara. Indonesia harus memastikan bahwa investasi tersebut menghasilkan alih teknologi dan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
6. Indonesia: Peluang Strategis Diplomasi Pertahanan Prabowo
Di sinilah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kepentingan nasional.
Berdasarkan pemeringkatan Global Firepower 2026, Indonesia berada di peringkat ke-13 dari 145 negara dalam indeks kekuatan militer dunia. Posisi ini menunjukkan modal strategis Indonesia, meskipun peringkat tersebut tidak otomatis menggambarkan keunggulan teknologi atau kesiapan tempur dalam setiap aspek.
Indonesia terus meningkatkan kapasitas militer dan modernisasi alutsista. Dalam APBN 2026, alokasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi pertahanan tercatat sebesar Rp337,4 triliun. Angka ini mencakup berbagai kebutuhan pertahanan dan tidak seluruhnya merupakan anggaran untuk pembelian alutsista.
Meski demikian, tantangan Indonesia bukan hanya keterbatasan pembiayaan, melainkan juga penguasaan teknologi mutakhir, kemampuan riset, ketersediaan komponen strategis, dan kapasitas industri nasional.
Politik luar negeri bebas dan aktif memungkinkan Indonesia bekerja sama dengan berbagai negara tanpa terikat secara eksklusif pada satu blok militer. Namun, akses terhadap teknologi mutakhir tetap bergantung pada kebijakan negara pemasok, pembatasan ekspor, dan kesepakatan transfer teknologi.
Melalui Aliansi Badr, Indonesia berpotensi memperluas pilihan mitra strategis: Turki dengan kemampuan industrinya, Pakistan dengan pengalaman kolaborasi persenjataan, dan Qatar dengan kapasitas pembiayaannya.
Jika dikelola dengan tepat, kerja sama tersebut dapat membuka peluang riset bersama, produksi alutsista, pendidikan tenaga ahli, dan pengembangan teknologi pertahanan.
Keberhasilan diplomasi pertahanan Prabowo harus diukur dari hasil konkret, bukan sekadar penandatanganan MoU: meningkatnya penguasaan teknologi, bertambahnya kapasitas industri nasional, dan berkurangnya ketergantungan terhadap pemasok asing.
7. Aliansi Badr dan Peluang Menutup Kesenjangan Pertahanan Indonesia
Aliansi Badr berpotensi membantu Indonesia mengatasi dua tantangan utama: kebutuhan pembiayaan berkelanjutan dan kesenjangan penguasaan teknologi.
Untuk mewujudkannya, Indonesia perlu memperjuangkan peta jalan kerja sama yang jelas, meliputi riset bersama, target alih teknologi, produksi dalam negeri, pelatihan tenaga ahli, dan pembiayaan yang transparan.
Indonesia juga harus memastikan interoperabilitas alutsista agar keberagaman pemasok tidak menimbulkan persoalan pemeliharaan, logistik, dan integrasi sistem pertahanan.
Tanpa program konkret, Aliansi Badr berisiko berhenti sebagai kesepakatan diplomatik. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, aliansi ini dapat menjadi instrumen untuk memperkuat daya tangkal sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia pada satu sumber teknologi.
8. Keunggulan Indonesia: SDM, Sumber Daya Alam, dan Pasar Strategis
Indonesia bukan hanya membutuhkan teknologi dan pembiayaan. Indonesia juga memiliki modal yang dapat ditawarkan kepada mitra.
Pertama, sumber daya manusia TNI, termasuk pengalaman satuan-satuan khusus seperti Kopassus dan Denjaka, yang dapat mendukung pertukaran pendidikan, latihan, dan pengembangan kemampuan operasional.
Kedua, sumber daya alam dan potensi bahan baku strategis yang dapat mendukung rantai pasok industri pertahanan, sepanjang disertai kemampuan pengolahan dan penguasaan teknologi.
Ketiga, pasar domestik yang besar dan kebutuhan alutsista yang beragam. Hal ini berpotensi menjadi dasar produksi bersama dan pengembangan industri pertahanan apabila disertai kepastian pengadaan serta manfaat nyata bagi industri nasional.
Dengan modal tersebut, Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi pembeli alutsista, tetapi juga mitra produksi, pengembang teknologi, dan bagian dari rantai pasok industri pertahanan.
Tantangannya adalah mengubah potensi tersebut menjadi posisi tawar yang kuat dalam setiap perundingan.
Aliansi Badr dan Masa Depan Kedaulatan Pertahanan Indonesia
Dari delapan aspek tersebut, Aliansi Badr berpotensi menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk memperluas jejaring pertahanan, memperoleh akses teknologi, dan memperkuat industri alutsista nasional.
Namun, keberhasilannya bergantung pada manfaat konkret, kejelasan komitmen, keberlanjutan program, serta kemampuan Indonesia mempertahankan kemandirian dalam mengambil keputusan strategis.
Prinsip pertahanan yang dikenal luas, Si vis pacem, para bellum—jika menginginkan perdamaian, bersiaplah menghadapi perang—tetap relevan. Kekuatan pertahanan bukan dibangun untuk mencari peperangan, melainkan untuk memperkuat daya tangkal dan mencegah ancaman terhadap kedaulatan.
Sejalan dengan filosofi diplomasi yang kerap dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto, “Seribu kawan masih terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” Indonesia perlu memperluas persahabatan internasional tanpa kehilangan kewaspadaan dalam menjaga kepentingan nasional.
Aliansi Badr dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut, asalkan diwujudkan dalam kerja sama yang terukur dan saling menguntungkan.
Menuju Indonesia Emas 2045, kekuatan militer harus ditopang oleh ekonomi yang kuat, teknologi yang dikuasai sendiri, industri yang kompetitif, dan sumber daya manusia unggul.
Maju terus Indonesiaku. Semoga melalui diplomasi yang cerdas, kemandirian yang kuat, dan strategi pertahanan yang terukur, Indonesia semakin diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan penting dunia sebelum 2045.
Salam Indonesia Jaya!
Jakarta, 27 Oktober 2026
*) Isi tulisan sepenuhnya tanggungjawab penulis
