Batam, PilarbangsaNews
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan empat prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menuju target 2029. Empat prioritas tersebut meliputi pemulihan, konektivitas, produktivitas, dan pemerataan pembangunan.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menjadi pembicara dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I di Batam, Jumat (11/9/2026). Menurutnya, strategi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi Sumbar saat ini sekaligus potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Mahyeldi menyebutkan, perekonomian Sumbar pada Triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan. Kinerja ekspor juga menunjukkan tren positif, dengan nilai ekspor Januari–Juli 2026 mencapai US$1,94 miliar atau meningkat 21,28 persen. Di sisi lain, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 5,27 persen dari 5,31 persen pada September 2025.
Namun, proses pemulihan pascabencana masih menjadi tantangan. Sejumlah daerah dan layanan publik harus memulai 2026 dengan kebutuhan pemulihan infrastruktur dan aset, sehingga ruang fiskal daerah harus dibagi antara pemulihan dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sektor ekspor, Sumbar juga perlu memperkuat diversifikasi karena sekitar 85,78 persen ekspor masih didominasi komoditas minyak nabati.
“Karena itu, pembangunan ke depan harus kita arahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus membuka sumber-sumber pertumbuhan baru,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, prioritas pertama adalah pemulihan, terutama pemulihan infrastruktur layanan dasar dan mitigasi bencana di 13 kabupaten/kota sesuai Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Prioritas kedua adalah konektivitas, melalui percepatan penanganan Sitinjau Lauik, penguatan koridor Riau–Sumbar–Jambi, preservasi jalan, serta kepastian tahapan pembangunan tol.
Prioritas ketiga adalah produktivitas, dengan pengembangan kawasan Padang–Pariaman, Bungus, dan sentra pangan melalui penguatan rantai dingin, fasilitas utilitas, serta rehabilitasi irigasi. Sedangkan prioritas keempat adalah pemerataan, terutama melalui pembangunan Trans-Mentawai, penguatan angkutan antarpulau, penyediaan air minum, dan penguatan RSUD.
Menurut Mahyeldi, penguatan empat sektor tersebut sekaligus diarahkan untuk menjadikan Sumbar sebagai Gerbang Barat Indonesia, yang menghubungkan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan pariwisata dengan pasar nasional maupun global melalui Samudra Hindia, Pelabuhan Teluk Bayur, dan Bandara Internasional Minangkabau.
“Target kita bukan hanya memulihkan kondisi yang ada, tetapi meningkatkan kapasitas ekonomi Sumatera Barat agar mampu tumbuh lebih tinggi dan memberikan kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Untuk itu, Sumbar menargetkan pada 2029 pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 7,3 persen, PDRB per kapita Rp90,2 juta, serta tingkat kemiskinan berada pada kisaran 2,40–3,40 persen.
Dalam forum tersebut, Mahyeldi juga mendorong dukungan konkret DPD RI dan pemerintah pusat melalui tiga agenda bersama, yakni penetapan satu daftar prioritas pembangunan, kepastian tahapan dan skema pembiayaan melalui APBN, APBD, KPBU maupun investasi, serta pengawalan bersama terhadap kesenjangan pendanaan dan kesiapan proyek.
“Dengan sinergi pusat dan daerah yang lebih kuat, kita berharap berbagai program prioritas ini tidak hanya menjadi perencanaan, tetapi dapat segera diwujudkan dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (adpsb)
