Padang, PilarbangsaNews
Pemerintah Kota Padang bergerak cepat melakukan pemulihan menyeluruh pascabencana banjir besar yang melanda pada akhir tahun 2025 lalu. Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Monitoring dan Kunjungan Lapangan Penggunaan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Pascabencana yang berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, dan Sekretaris Daerah Raju Minropa. Sementara dari jajaran pemerintah pusat, hadir Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Stafsus Mendagri) Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa agenda ini tidak hanya berfokus pada pelaporan administratif anggaran, melainkan pemantauan langsung terhadap realisasi fisik Hunian Tetap (Huntap) yang tengah dibangun oleh Pemko Padang.
“Kami menyampaikan secara detail tahapan-tahapan pemulihan yang harus kita kawal bersama. Fokus utama saya adalah percepatan rumah hunian tetap (huntap). Huntap ini memiliki kepentingan yang sangat besar, tidak hanya bagi warga yang langsung terdampak, tetapi juga untuk penataan kawasan secara keseluruhan. Kami berharap pemerintah pusat melalui instrumen TKD dapat terus memberikan perhatian serius pada program ini,” ujar Fadly Amran.
Sebagaimana diketahui, Kota Padang merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang mengalami dampak banjir cukup parah pada akhir 2025, yang mengakibatkan kerusakan pemukiman, pendangkalan sungai, hingga terganggunya sektor pertanian akibat kerusakan sumber pengairan.
Sementara, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menambahkan bahwa intervensi anggaran dari pemerintah pusat sangat krusial dalam mengembalikan fungsi infrastruktur publik.
“Daerah kita memiliki kerawanan terhadap hidrometeorologi, dan dampak banjir lalu cukup signifikan. Oleh karena itu, dukungan dana dari pusat sangat kami harapkan untuk mengakselerasi proses perbaikan dan rekonstruksi di lapangan,” tutur Maigus.
Meski dihadapkan pada tantangan berat, kinerja cepat jajaran Pemko Padang mendapat pujian khusus dari Menteri Dalam Negeri. Stafsus Mendagri, Kastorius Sinaga, menyampaikan bahwa Kota Padang dinilai sebagai salah satu daerah yang paling cepat berbenah dan bangkit dari dampak bencana.
“Kami mengapresiasi langkah cepat dari Pemerintah Kota Padang dalam memulihkan kondisi kota. Selain itu, Kota Padang menunjukkan solidaritas dan kepedulian yang luar biasa. Meski ikut terdampak, Kota Padang mampu memikul tanggung jawab target pembangunan Huntap yang cukup besar di Sumatera Barat, yaitu mencapai 425 unit,” ungkap Kastorius bangga.
Dukungan pendanaan pusat tersebut dipastikan berjalan lancar. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran khusus tersebut telah sah secara regulasi.
“Kami mengapresiasi karena penggunaan TKD tambahan ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Peraturan Wali Kota dengan jumlah sebesar Rp371,85 miliar. TKD tambahan ini merupakan wujud perjuangan Bapak Mendagri kepada Bapak Presiden yang didukung oleh berbagai pihak di pusat demi percepatan pemulihan daerah,” tegas Horas.
Menanggapi besaran alokasi dana pemulihan senilai Rp371,85 miliar pada tahun ini, Sekda Kota Padang Raju Minropa berharap sinergi pendanaan ini dapat terus berlanjut secara berkesinambungan.
“Kami berharap dukungan TKD ini bisa terus berlanjut ke depan. Jika tidak bisa bertambah, minimal dapat dipertahankan sebesar tahun ini agar seluruh program pemulihan dan pembenahan infrastruktur pascabencana di Kota Padang dapat tuntas sepenuhnya,” pungkas Raju. (Arman)
